Mempersiapkan Diri Menghadapi Aturan Pemeriksaan Pajak Baru – PMK 15 Tahun 2025

Fahri dan Kristy berbincang bersama Advisor TaxPrime tentang aturan pemeriksaan pajak dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025.

Pertama, Awalludin menjelaskan perbedaan PMK 15 dengan peraturan pemeriksaan pajak sebelumnya, terutama jangka waktu pemeriksaan pajak yang relatif lebih singkat. Lebih lanjut, ia menegaskan dalam menghadapi tantangan aturan pemeriksaan pajak ini, Wajib Pajak harus comply sejak awal – jauh hari sebelum pemeriksaan. Sebagai solusi TaxPrime melakukan TDR untuk persiapan pemeriksaan pajak, yang berguna untuk mendeteksi adanya potensi pajak yang akan terjadi di masa depan.

Selanjutnya untuk perusahaan dengan transaksi afiliasi, Noprianto terdapat APA dan MAP — penyelesaian sengketa transfer pricing. APA adalah kesepakatan wajib pajak dengan otoritas pajak yang mencegah pemeriksaan transfer pricing dan mitigasi potensi sengketa—sangat disarankan. Jika sudah terjadi sengketa, Wajib Pajak bisa menggunakan MAP — kesepakatan antar otoritas pajak untuk menghilangkan pajak berganda.

Kemudian Prio menekankan perusahaan juga perlu memerhatikan tata kelola (governance) yang baik, seperti yang ditambahkan oleh Awalludin terkait pentingnya melakukan review SOP perusahaan secara berkala. Kemudian hal yang ditekankan oleh Prio bahwa WP harus “Audit-Ready” sehingga tidak perlu khawatir apabila harus dihadapkan dengan pemeriksaan pajak.

Sementara itu dari perspektif litigasi, Firman menekankan pentingnya dokumentasi lengkap dan tepat waktu dalam pemeriksaan pajak. Sebagaimana diatur dalam SEMA 2 tahun 2024, bahwa data yang tidak diserahkan saat pemeriksaan dan keberatan tidak akan dipertimbangkan. Firman mencatat banyak permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan mengikuti putusan pengadilan pajak. Oleh karena itu, WP perlu melengkapi dokumen saat pemeriksaan pajak.